Home

Seorang anak ikut menyusur rawa gambut Batilap untuk menangkap ikan. Batilap adalah salah satu desa di wilayah Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Gambar diambil pada minggu I April 2010.

BISAKAH kita hidup dengan mengkonsumsi air yang tak bening? Jangankan meminumnya. Membayangkan diguyur air yang seperti itu saja akan membuat kita beraksi dengan sangat aktif. Reaksi pertama pasti jijik. Mungkin yang selanjutnya akan terbayang air kotor dan penuh kutu air. Lalu gatal-gatal. Hiii

Tapi mereka tidak demikian. Sebagian besar suku bangsa Dayak Ngaju tinggal di sekitar air berwana itu. Bahkan dalam satu decade terakhir, suku Banjar dan Jawa pun berdatangan. Sebagai transmigran. Mereka semuanya bersahabat dengan air yang tak jernih. Bahkan hitam warnanya. Kok bisa?

Hitamnya air di kawasan ini disebabkan beraneka ragamnya ekosistem hayati yang tumbuh sangat endemic di atas lahan gambut. Partikel organisme yang sangat kecil dan berjumlah jutaan telah merubah warna air dari bening menjadi hitam. Dan sebagian besar lahan gambut di kawasan ini adalah lantai dasar rawa dan danau yang maha luas. Ia bahkan memanjang hingga ke aliran Sungai Mangkatip, bagian dari Daerah aliran Sungai (DAS) Mangkatip – Sungai Puning yang bermuara di Sungai Kapuas.

Ya. Komunitas masyarakat tersebut hidup di atas rawa. Banyak orang menyebut mereka komunitas masyarakat air hitam.

Suku bangsa Dayak Ngaju mendiami kawasan tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka berkehidupan dengan mengelola sumber daya alam di sekitarnya. Hal tersebut diselenggarakan dengan pengetahuan sosial yang bersifat komunal. Kesepakatan lisan maupun tertulis adalah dasar hukum bersama yang patut dipatuhi dalam mengelola alam. Hukum komunal tersebut dijustifikasi dalam pranata adat melalui ’Damang’ (kepala adat).

Bagi mereka, hutan adalah bagian penting dalam kehidupan social, baik secara material maupun spiritual. Hutan bukan hanya memiliki nilai ekonomi, namun nilai social hutan menempati kedudukan yang lebih utama dengan harapan tinggi pada keberlanjutan ekosistem.

Pertanian lahan berpindah adalah salah satu faktanya. Hutan dibuka secukupnya untuk pemenuhan bahan pangan komunitas sekali dalam setahun. Jika panen padi telah habis, mereka menanaminya dengan rotan alam yang banyak tumbuh di situ. Agar tanah tak gundul dan memiliki naungan. Dan kembali menjadi hutan. Smenetara untuk musim tanam tahun berikutnya, mereka membuka sebagian hutan yang lain untuk berladang. Bergantian menanam padi ladang dan rotan alam. Hingga datang masa tanam yang baru untuk ladang yang baru. Demikian seterusnya proses berlangsung. Hingga dalam tiga atau empat tahun selanjutnya, mereka kembali ke areal ladang yang pertama kali dibuka. Inilah rotasi tanam usaha pertanian.

Pada hakekatnya, mereka adalah kaum tani. Berproduksi dengan menggunakan peralatan sederhana dan mengambil secukupnya dari apa yang ada di dalam hutan. Memunggut hasil hutan non-kayu seperti damar dan madu adalah bagian kegiatan produksi yang diselenggarakan selain bercocok tanam.

Suku bangsa ini sedemikian sadar bahwa gambut memiliki peranan yang besar dalam tata kehidupan. Oleh karenanya, mereka sangat menjaga keberlanjutan sirkulasi dan tata air di dalam kawasan gambut. Rawa gambut dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan tanaman purun. Ia sejenis enceng gondok, berupa tanaman yang hidup di atas air. Kedua jenis tanaman tersebut dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan alat-alat rumah tangga. Mereka menganyamnya. Setidaknya di komunitas Desa Dadahup dan Desa Muara Dadahup.

Rawa juga dimanfaatkan ikannya. Dengan cara produksi ‘beje’, kolam ikan tradisioanal yang sekaligus berfungsi sebagai sumber cadangan air.

Di seantero Kalimantan sungai memiliki kegunaan sebagai ‘jalan raya’. Sarana transportasi lokal. Sungai adalah penghubung masyarakat dari desa satu ke desa lainnya. Dari hilir ke hulu maupun sebaliknya. Bantaran sungai yang terletak dekat perkampungan digunakan sebagai budidaya ikan dalam keramba. Di sisi lain, sungai juga dimanfaatkan sebagai sumber air untuk memasak, mandi maupun mencuci.

Bila kemarau tiba maka beberapa danau menjadi kering. Maka tibalah untuk ‘menggalau’, menangkap ikan dengan tangan terbuka dalam bahasa dayak setempat. Bersama pola ini dibuatlah kolam kecil yang digali tak terlalu dalam guna mengumpulkan ikan.

Bolehlah disebut bahwa gambut berikut ekosistem pendukungnya adalah mata rantai kehidupan bagi komunitas yang hidup di atasnya.

Tersebutlah di halaman 245-251 dalam buku Ekologi Ekosistem Sumatra. Terbitan Gadjah Mada Univ. Press Jogyakarta 1984 itu menuliskan bahwa gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari hasil dekomposisi bahan-bahan organic.  Sebutlah dedaunan, ranting serta semak belukar. Proses dekomposisi berlangsung dalam kecepatan yang lambat dan dalam keadaan anaerob. Oleh karenanya gambut mengandung bahan organic yang tinggi.

Sebuah konsorsium multi-pihak multinasional berjuluk World Energy Council meluncurkan laporan Survey of Energy Resources 2007. Organisasi ini menyebut bahwa sebagai bahan organik, gambut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Volume gambut di seluruh dunia diperkirakan sejumlah 4 trilyun m³, yang menutupi wilayah sebesar kurang-lebih 3 juta km² atau sekitar 2% luas daratan di dunia, dan mengandung potensi energi kira-kira 8 milyar terajoule.

Komunitas masyarakat air hitam berikut ekosistem gambutnya hanyalah sebagian kecil dari hamparan 1.462.000 hektar area lahan gambut. Seluruhnya adalah wilayah administrasi propinsi Kalimantan Tengah.

Syahdan, pada tahun 1995 negera ini mengawali Proyek Pegembangan Lahan Gambut, yang dikenal dengan sebutan PLG, dengan mengkonversi lahan gambut dan rawa untuk area penanaman padi. Proyek ini mencakup pembukaan lahan dan pembangunan ribuan kilometer saluran air. Negara juga melakukan mobilisasi 15.594 keluarga dari berbagai daerah untuk ditempatkan sebagai tenaga kerja. Sebagian besar dari jawa dan sebagian Kalimantan yang lainnya.

Hasilnya? Proyek itu gagal total. Tanahnya ternyata kurang cocok untuk penanaman padi. Sementara, dampak yang ditimbulkan proyek ini – naudzubillah min dzalik – membawa mudharat tak berkesudahan.

Kerusakan lahan dan hutan tak terhindarkan. Lahan menjadi kering dan mudah tersulut. Kebakaran nyaris selalu terjadi setiap kemarau datang. Hutan yang terbakar turut merembet dan menghanguskan kebun-kebun dan ladang milik masyarakat. Kera dan beruang pun turut merusak kebun buah dan karet karena tak ada lagi makanan di dalam hutan yang terbakar.

Demikian juga dengan sumber-sumber mata air. Tiada lagi air tawar yang layak konsumsi karena meningkatnya kadar asam yang dikandung. Pembukaan kanal-kanal sebagai sarana pengairan bagi proyek mengakibatkan naiknya permukaan air diatas gambut. Air di dalam kalan tersebut tak tertahankan. Yang berakibat terjadinya ekspose tanah dan oksidasi tanah dilapisan atas. Sehingga air tak lagi layak minum.

Pendek kata, ekosistem telah rusak. Dan tak hanya itu.

Tatanan social yang berkembang dalam suku bangsa minoritas Dayak pun turut merasakan akibatnya. Nilai dasar dan pengetahuan local yang bersumber pada tradisi kolektif-komunal turut rusak. Karena sudah tak ada lagi hutan yang dikelola bersama. Sumber agrarian itu telah dirampas demi kepentingan pembangunan. Land-grabbing merajalela. Menyingkirkan suku bangsa minoritas dari tanah. Para keluarga trasnmigran pun berangsur-angsur meningalkan tempat, tanpa adanya jaminan pekerjaan.

Bagi mereka yang masih tinggal memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Tak kurang 227 buah desa dengan 450.000 jiwa masih berdiam didalam dan sekitar kawasan eks-PLG.

Berdasar pada kajian kebijakan, tercatat hingga Maret 2008 telah diterbitkan izin kepada 28 perusahaan besar swasta (PBS) yang sebagian besar untuk kelapa sawit oleh pemerintahan kabupaten setempat. Luasannya mencapai 391.048 hektar. Sebanyak 119.564 hektar areal perkebunan tersebut berada di zona konservasi dengan ketebalan gambut diatas tiga meter. Padahal, pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut akan memicu lepasnya karbon yang terkandung di dalamnya kembali ke atmosfir. Yang pada gilirannya memberikan peran pemicu pemanasan global.

Kini, Negara bermaksud merevitalisasinya. Berdasar Instruksi presiden No 02 tahun 2007.

Berdasar draft akhir Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasn Eks-PLG yang disusun Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Belanda pada 2008 telah menyebutkan enam program utama yang dirumuskan. Yakni (1) pencegahan dan pengelolaan kebakaran (2) Pengelolaan tata ruang dan infrastruktur (3) Pengelolaan dan konservasi lahan gambut dan hutan yang berkelanjutan (4) Revitalisasi pertanian (5) Pemberdayaan dan pengembangan social-ekonomi masyarakat, dan (6) Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas lembaga.

Tertuang pula bahwa pendanaan karbon, khususnya melalui proyek-proyek untuk mengurangi emisi di daerah tersebut, dapat memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan rehabilitasi kawasan tersebut.

Bersamaan dengannya, terbitlah SK Gubernur No. 188.44/206/2009 guna mengakomodasi peranserta masyarakat. Keputusan tersebut mengatur pembentukan tim konsultasi public. Tim inilah yang kemudian menyusun rencana bangun proses dimaksud, diantaranya menyelenggarakan studi potensi 227 desa dan diskusi kampung, lokakarya di 22 kecamatan, lokakarya di 4 kabupaten/kota, dan lokakarya provinsi.

Sekiranya, kerusakan ekosisten dan tata nilai social di eks-PLG menunjukkan fakta monopoli tanah oleh Negara di masa lalu. Perampasan tanah (land-grabbing) dan sumber agrarinya demi alasan pembangunan. Pada akkhirnya, Negara yang demikian memberikan kemudahan perizinan bagi beroperasinya PBS perkebunan takkala proyek utama pengembangan areal padi tak kunjung berbuah hasil. Pantas disebut, Negara yang berperan melayani tuan tanah pemilik PBS perkebunan adalah kapitalis birokrat.

PBS perkebunan pada hakekatnya adalah tuan tanah tipe baru. Luasan tanah yang besar didominasi. Melalui monopoli tanah, mereka meminggirkan kaum tani dan suku bangsa minoritas. Mereka merampas tanah dan hutan  adat, menerapkan sewa tanah dalam system pertanian inti-plasma, mengupah murah para buruh tani dari suku bangsa banjar, Jawa dan lainnya yang termobilisasi dalam program transmigrasi dan menguasai penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit serta jaringan perdagangannya.

Politik monopoli tanah adalah menjadikan tanah/sumber agraria lainnya sebagai bagian dari alat produksi. Usaha produksi berbasis tanah/sumber agraria tersebut menghasilkan bahan makanan dan bahan mentah guna tujuan pasar luar negeri. Sebagai komoditas yang memiliki nilai tukar dan harga. Yang pada gilirannya, mereka digunakan sebagai bahan dasar industry besar guna menciptakan barang dengan nilai baru. Industri milik tuan imperialis skala dunia.

Kembali ke eks-PLG. Dapatlah apresiasi diberikan pada goodwill pemerintah melakukan rehabilitasi dan revitalisasi lahan gambut berdasar Inpres No 02 tahun 2007 berikut rencana induknya.

Namun upaya tersebut akan jauh lebih bermanfaat bagi kaum tani dan suku bangsa minoritas apabila Negara mengembalikan sejumlah tanah dan hutan adat yang dirampas saat pembukaan proyek 1995. Mengembalikan sumber-sumber kehidupan simultan dengan upaya menumbuh-kembangkan hutan-hutan baru sebagai bagian dari upaya rehabilitasi yang dicanangkan. Dengan memberikan hak garap atas tanah secara merdeka. Dan memberikan akses untuk hak memungut hasil hutan. Negara patut percaya pada kalangan ini. Karena mereka memiliki pranata social-budaya yang arif untuk pengelolaan sumber-sumber kehidupan yang berkelanjutan. Tidak mungkin serakah bak mafia kayu pelaku illegal logging!

Upaya yang tak kalah pentingnya adalah mengakhiri praktek monopoli atas tanah di seluruh kawasan eks-PLG.  Yang dilakukan oleh setidaknya 28 PBS perkebunan pada luasan 391.048 hektar.

Dalam sudut pandang ekologis, PBS perkebunan yang beroperasi seluas 119.564 hektar di kawasan konservasi gambut patut segera diakhiri. Namun dalam sudut pandang kaum tani dan suku bangsa minoritas menyebut bahwa PBS perkebunan nyaris tiada guna bagi mereka. Betul. Tiada berguna. Karena PBS perkebunan adalah tuan tanah.

Sepatutnya Negara memberikan pelayanan pada kaum tani dan suku bangsa minoritas untuk mempromosikan usaha pertanian rakyat yang bersandar pada hak garap merdeka dan mangakhiri monopoli tanah.

Pertanian rakyat yang berkelanjutan di kawasan eks-PLG dapat dikembangkan dibawah syarat pemanfaatan secara bijak terhadap lahan gambut, pengelolaan tepat pada tanah dan sumber air serta pengembangan yang tepat bagi dukungan social sumberdaya manusia, sebutlah peningkatan kapasitas teknik pertanian di lahan gambut, pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan.

Saat ini, luasan usaha pertanian padi rakyat adalah sebesar 110.000 hektar di kawasan ini. Pendekatan Negara yang keliru pada masa lalu mengakibatkan rendahnya hasil. Rata-rata panen hanya mencapai 1,5-2,5 ton gabah per hektar. Di bidang perkebunan rakyat terdapat kebun karet dan kelapa dengan total luasan masing-masing mencapai 33.500 hektar dan 24.500 hektar. Hasil kebun rakyat jelas kalah bersaing dengan hasil dari PBS perkebunan. Hasil panen kebun rakyat yang rendah karena minimnya luasan tanah yang digarap dan terbatasnya akses pasar di bawah dominasi PBS perkebunan adalah masalah utama yang menghambat perkembangan produktivitas.

Bila tak ada lagi monopoli tanah, kaum tani dan suku bangsa minoritas Dayak pasti berkembang selaras bersama alam dan ekosistemnya. Untuk keberlanjutan Air Hitam dan kawasan lahan gambut Kalimantan Tengah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s